S’pore mempelajari undang-undang baru untuk melindungi Republik dari campur tangan asing, kata Josephine Teo

Singapura “menyempurnakan” undang-undang yang diusulkan untuk melawan kampanye informasi yang bermusuhan dan menjaga terhadap ancaman campur tangan asing dalam politik domestiknya.

Menteri Kedua Urusan Dalam Negeri Josephine Teo mengatakan negara itu sedang mempelajari “tuas legislatif” yang akan memungkinkannya memperoleh informasi untuk menyelidiki apakah kampanye semacam itu dilakukan oleh aktor asing untuk menumbangkan politik dalam negeri, mematahkan viralitas mereka dan membawa pesan balasan untuk memperingatkan warga Singapura.

Pemerintah sedang melihat bagaimana negara-negara lain mendekati operasi interferensi yang semakin canggih dan terselubung dengan baik, tambahnya selama debat tentang anggaran Kementerian Dalam Negeri (MHA) pada hari Senin (1 Maret).

Seorang juru bicara kementerian mengatakan kepada The Straits Times bahwa pemilihan umum tahun lalu mengganggu persiapan pada undang-undang yang diusulkan untuk mengatasi campur tangan asing, dan bahwa sekarang menyempurnakan undang-undang yang diusulkan.

Nyonya Teo mencatat bahwa sementara ancaman aktor asing yang bekerja untuk menumbangkan politik Singapura selalu ada, bahaya ini telah tumbuh.

“Baru-baru ini, telah meningkat dalam potensi dan tingkat keparahan karena meningkatnya kemudahan untuk melakukan operasi semacam itu,” katanya, seraya menambahkan bahwa keragaman dan keterbukaan Singapura terhadap dunia menghadirkan peluang bagi aktor asing.

Beruntung GE2020 berjalan dengan damai, katanya. Namun, langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat terhadap intervensi asing diperlukan mengingat perkembangan di negara lain.

Dia mengutip bagaimana negara-negara seperti Australia telah melaporkan contoh di mana kekuatan asing berusaha mempengaruhi politik mereka dengan membeli partai politik dan politisi.

Menurut Australian Strategic Policy Institute, kasus global campur tangan asing yang dimungkinkan dunia maya dalam pemilihan telah meningkat dari tujuh antara 2011 dan 2015, menjadi 41 antara 2016 dan 2020.

Nyonya Teo mengatakan undang-undang yang diusulkan juga harus menjaga terhadap subversi asing dari individu dan entitas yang signifikan secara politik di sini, misalnya, dengan mempertimbangkan tingkat transparansi dalam pendanaan, dukungan dan kepemimpinan yang akan dibutuhkan, dan dari siapa.

Dia menambahkan bahwa publik memiliki peran besar dalam hal ini dengan membantu membentuk langkah-langkah ini dan memberikan dukungan terkuat mereka.

“Ini adalah satu-satunya cara kita dapat secara efektif mencegah aktor asing yang buruk mengeksploitasi kerentanan kita,” tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Cute Blog by Crimson Themes.